KULIAH:11: REPRESENTASI PARTAI POLITIK DI DPR/DPRD

A. Pengantar

Tingginya harapan dan antusiasme terhadap reformasi pada awal-awal proses demokratisasi, merupakan amanat dan pekerjaan rumah yang besar untuk merealisasikannya menjadi hasil-hasil yang konkret untuk rakyat. Disinilah tantangan pemerintah dan partai-partai politik yang sesungguhnya, yakni menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Adanya peluang dan kesempatan bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensi dirinya sudah dilegalisasikan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Sejatinya dengan ruang yang tersedia demikian luas, maka seharusnya partai politik mampu bersaing secara sehat dan dewasa melalui visi, misi dan program kerja yang diusungnya. Dengan demikian hakekat demokrasi , dapat terealisasi melalui keterwakilan politik masyarakat di legislatif.

Masalah-masalah politik dalam negeri yang menghadang diharapkan menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk partai politik. Di samping persoalan-persoalan aktual yang muncul sebagai akibat proses pembangunan politik, persoalan-persoalan klasik masih nampak ke permukan (misalnya: belum dimilikinya pemahaman yang sama dari para kader partai politik mengenai konsep demokrasi yang ideal, pada tataran implementasinya). Hal lain misalnya terkait dengan permasalahan kelembagaan, baik yang menyangkut penerapan peran dan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah masih menuntut perhatian yang mendalam untuk mengatasinya. Persoalan lainnya terkait dengan ketidakpuasan politik masyarakat di daerah juga adalah persoalan-persoalan nyata yang menuntut perhatian yang segera, (misal: Banyak konflik terjadi paska pilkada langsung pada beberapa daerah).

Dengan memperhatikan berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ada, maka hal-hal positif yang sudah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan politik dapat dijadikan modal bagi terpeliharanya momentum proses jangka panjang konsolidasi demokrasi. Hasil-hasil pemilihan umum langsung anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, dapat dijadikan landasan demokratisasi selanjutnya pada Pemilu 2009. Kedudukan dan peran Partai Politik menjadi penting dalam hal penguatan, penyempurnaan, dan penyesuaian kelembagaan penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan lembaga kemasyarakatan politik dengan mengacu pada amanat Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Representasi masyarakat dalam partai politik adalah harapan ideal yang harus dibuktikan oleh setiap partai politik melalui pelaksanaan fungs-fungsi dari partai politik.Secara konkrit Pemerintah yang terbentuk dan Anggota Legislatif yang terpilih sebagai hasil Pemilu 2009 nanti diharapkan dapat lebih membumikan hasil-hasil proses demokratisasi, agar lebih mampu diterjemahkan ke dalam tema-tema kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan nyata masyarakat. Dengan demikian lebih dapat membangkitkan optimisme dan harapan bersama menuju Indonesia yang lebih baik.


B. Fenomena GOLPUT dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Parpol
Tingginya angka pemilih Pada Pemilu 2004 maupun pada Pilkada sepanjang 2006-2008 pada berbagai daerah yang tidak menggunakan hak pilihnya menunjukkan lemahnya peranan yang dijalankan oleh partai politik (Parpol) . Hal tersebut bisa jadi Parpol kurang mampu mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan pesta demokrasi. Parpol seharusnya dengan aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mampu memahami politik dengan sesungguhnya dan bukan hanya mendekati masyarakat ketika akan menghadapi pemilihan saja supaya mendapatkan hati masyarakat.
Parpol cenderung lebih aktif dan menampakkan dirinya dengan berbagai aktivitasnya ketika menjelang pemilihan saja dan terkesan menghilang usai pemilihan. Sepertinya Parpol kurang membuat program-program yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menunjang berjalannya peranan yang dimiliki oleh Parpol. Kondisi ini sangatlah tidak mendukung terhadap upaya demokratisasi di Indonesia. Jumlah angka masyarakat yang tidak memilih yang cenderung meningkat mestinya jadi bahan pembelajaran bagi partai politik, mengapa masyarakat tidak menggunakan hak politiknya? Adakah hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat pemilih sudah tidak percaya lagi terhadap parpol atau karena sebab lain? Jika kecenderungan yang terjadi lebih disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, maka selayaknya parpol meredifinisi dan mereposisi kembali atas peran dan fungsi yang dijalankan selama ini.

C. Peran Representasi Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Setelah menyelesaikan tugasnya melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Politik (Parpol) untuk ditentukan apakah layak ikut Pemilu tahun 2009 ataukah tidak, pada awal bulan Juli 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar Parpol yang lolos verifikasi faktual dan berhak untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2009. Sebanyak 34 Parpol nasional dan 6 Parpol lokal Aceh dinyatakan lolos verifikasi. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan jumlah peserta Pemilu tahun 2004 yang berjumlah 24 Parpol. Dari 34 Parpol yang lolos verifikasi, terdiri dari 16 Parpol lama yang sudah pernah menjadi peserta Pemilu tahun 2004 dan 18 Parpol baru. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan 4 partai politik (Parpol) lagi sebagai peserta Pemilu. Sehingga pada Pemilu 2009 mendatang akan diikuti oleh 38 Parpol.
Karena Sistem politik Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem yang dipergunakan, sebagai konsekuensinya sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka telah ditetapkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.
Pemilihan umum 2009 tinggal menunggu waktu. Para wakil rakyat tengah bersibuk untuk menyiapkan perangkat paket UU Pemilu yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan UU Susunan dan Kedudukan DPR, DPD, DPRD Kabupaten dan Kota. Keempat undang-undang itu akan menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2009.
Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi sebenarnya memegang peranan penting dalam ikut mensejahterakan masyarakat. Saat ini muncul anggapan bahwa partai politik hanya memanfaatkan masyarakat sebagai voter dalam pemilu (Bisa jadi masih sama untuk pemilu 2009). Jadi partai politik dianggap hanya memanfaatkan rakyat untuk memenangkan kepentingannya sendiri. Namun, di luar waktu pemilu seakan-akan mereka tidak peduli lagi dengan kepentingan rakyat. Para wakil rakyat banyak dituding kurang merepresentasikan sebagai kepentingan rakyat, melainkan sebagai kepanjangan tangan partai politik. Lalu, siapa yang akan membela rakyat ini? Banyak pihak yang mengatasnamakan rakyat, namun hanya sebagai komoditas politik belaka. Lagi-lagi rakyat yang dijual dan dimanfaatkan.
Memang benar, motivasi untuk mendirikan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan meskipun dengan dalih untuk bisa mengubah kesejahteraan rakyat. Tapi, kekuasaan yang bagaimana? Dan, bagaimana jika mereka tidak memperoleh kemenangan dalam pemilu? Apakah mereka tidak lagi memperjuangkan kesejahteraan? Dan, apakah akan selalu menggangu pemerintah berkuasa dengan alasan pemerintah dinilai tidak becus mengurus ini dan itu? (idealnya: jika sebagai oposan, maka harus menjadi oposan yang dewasa dan bijaksana, yang selalau memberikan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi pemerintah).
Partai berkuasa dan siapa pun yang berkuasa memiliki tugas dan amanah yang sangat berat untuk mensejahterakan rakyat sesuai alinea pembukaan UUD 45. Sebagai warga negara dan partai politik yang lain, patut untuk selalu mengawal, mendukung hal yang benar, dan mengkritisi yang dirasa kurang sejalan.Baik menang maupun kalah dalam pemilu, toh, partai politik sudah memanfaatkan suara rakyat karena mereka dipilih oleh sekian juta massa pemilihnya. Sudah menjadi tugas partai politik untuk bisa mewakili, memperjuangkan, dan menampung aspirasi para pemilihnya. Tentunya bukan hanya pemilihnya, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
Ada beberapa peran partai politik yang dirasakan belum menyentuh secara riil masyarakat pemilihnya. Padahal dalam kampanye pemilihan umum baik nasional maupun pilkada sering kita temui massa partai politik begitu berapi-api untuk membela partai atau kandidatnya. Apakah tidak terpikir oleh partai politik untuk membela mereka? Ada anggapan bahwa parpol akan bisa mengubah keadaan jika dia berkuasa. Itu memang benar. Tapi, tetap ada juga yang bisa dilakukan meski partai itu tidak berkuasa. Nah itu, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Saat ini, jika terjadi kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain, memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dimana peran parpol untuk itu ikut menyelesaikan masalah itu?
Alangkah bijaknya jika partai politik ikut membantu program pengentasan kemiskinan, ikut memfasilitasi lapangan pekerjaan secara real, ikut menjaga ketertiban umum, dan membantu memberantas kejahatan. Dari hal-hal yang kecil, akan menumbuhkan simpati dan empati dari masyarakat. Meski tidak berkuasa, namun tetap memberi arti bagi masyarat.
Alangkah baiknya jika partai A membantu mengatasi bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor. Partai B ikut mengatasi kepadatan lalu lintas, partai C membantu memberdayakan masyarakat dan juga partai-partai lain dengan peran-peran yang lain pula. Di satu sisi berkampanye, namun di sisi lain bermanfaat bagi masyarakat. Ibarat pepatah sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.Tapi yang terjadi sekarang, tampaknya partai politik kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Jika ada tentunya bisa dihitung dengan jari. Para elit politik dan parpol cenderung menanggapi isu-isu politik dan mengeluarkan statemen-statemen yang kadang tidak membawa manfaat apapun terhadap masyarakat.
Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana partai yang ada dan partai-partai baru yang didirikan tidak hanya melulu berorientasi kepada kekuasaan. Namun, lebih besar dari itu adalah membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin perlu ada peraturan yang menyebutkan bahwa partai politik harus melakukan kerja sosial dalam jangka waktu tertentu atau apapun regulasinya. Diharapkan kehadiran partai poltik mampu membawa angin segar bagi kesejahteraan dan bukan hanya memanfaatkan rakyat untuk mengejar kekuasaan belaka.
Peran partai politik dalam pembangunan yakni bisa menjembatani kepentingan infra strukur dengan supra struktur politik. Kehidupan demokrasi akan berjalan baik bila parpol mampu mengerahkan potensi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan.
"Sistem demokrasi dalam Sistem Politik Indonesia (salah satunya melalui peran parpol) harus mampu memainkan peranannya dalam memantapkan komponen tersebut. Yakni meredam konflik, mengeliminir potensi perpecahan dan sebagai sarana penyelesaian masalah dalam masyarakat,"
Terakhir dalam makalah ini saya ingin menyampaikan bahwa, parpol sebagai representasi bagi kepentingan masyarakat harus benar-benar terwujud secara nyata. Tidak hanya jual kecap dalam kampanye, melainkan karya nyata dalam berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, baik di lembaga legistaltif atau eksekutif, jika terpilih, dan juga partisipasi aktif sebagai partai dalam masyarakat. Berikanlah pendidikan politik masyarakat melalui peran ideal dan karya nyata yang dibuktikan oleh papol yang menjadi pilihan masyarakat.